Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat adalah luka dalam sejarah bangsa. Namun, hingga kini, banyak pelaku pelanggaran HAM berat yang tidak pernah diadili. Fenomena impunitas ini menunjukkan adanya kegagalan sistem hukum. Alih-alih mendapatkan keadilan, korban dan keluarga mereka harus hidup dengan ketidakpastian. Pertanyaannya kejahatan ini seolah kebal hukum?
Salah satu alasan utama adalah kurangnya komitmen politik. Pemerintah sering kali enggan untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM. Ada kekhawatiran bahwa proses hukum akan mengganggu stabilitas politik atau merusak reputasi institusi. Akibatnya, kasus-kasus ini mandek, dan pelaku pelanggaran tidak pernah mendapatkan ganjaran yang setimpal.
Selain itu, bukti-bukti sering kali sulit didapatkan. Waktu yang lama antara kejadian dan proses hukum membuat saksi-saksi sulit ditemukan. Dokumen-dokumen penting juga hilang atau disembunyikan. Hal ini membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk membawa kasus ke pengadilan.
Meskipun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan penyelidikan, seringkali rekomendasinya tidak ditindaklanjuti. Ini menunjukkan bahwa hukum dan impunitas memiliki hubungan yang erat. Lembaga yang seharusnya menegakkan keadilan, justru gagal karena tidak ada kemauan politik.
Untuk mengakhiri impunitas, diperlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah. Mereka harus berani membuka kembali kasus-kasus lama dan menyeret pelaku pelanggaran ke pengadilan. Tidak ada lagi tempat untuk tawar-menawar dalam kasus HAM berat.
Transparansi juga harus ditingkatkan. Setiap tahap penyelidikan harus bisa diakses publik. Hal ini akan meminimalisir intervensi dan lobi-lobi di balik layar. Masyarakat sipil juga harus dilibatkan secara aktif.
Tekanan dari komunitas internasional juga penting. Dengan demikian, pemerintah akan lebih termotivasi untuk bertindak. Hukuman yang berat juga harus diterapkan bagi para pelaku pelanggaran HAM berat.
Pendidikan tentang HAM harus terus digalakkan. Masyarakat harus sadar bahwa setiap pelanggaran adalah kejahatan. Kita harus berani melawan impunitas dan menuntut keadilan.
Mengapa pelaku pelanggaran HAM berat lolos adalah pertanyaan yang harus dijawab. Keadilan adalah hak setiap korban, dan negara harus memastikan bahwa hak ini terpenuhi.