Siaran televisi, yang seharusnya menjadi jendela informasi dan kebebasan berekspresi, di Indonesia pernah memiliki Sejarah Kelam. Di era sebelum reformasi, media penyiaran, terutama program berita dan politik, seringkali berada di bawah kendali ketat pemerintah. Mengingat kembali periode ini adalah pengingat penting tentang perjuangan panjang media untuk independensi dan kebebasan pers.
Program berita TVRI, sebagai satu-satunya stasiun nasional selama beberapa dekade, seringkali hanya berfungsi sebagai corong pemerintah. Sejarah Kelam mencatat bahwa berita yang disiarkan harus selaras dengan narasi resmi, mengedepankan keberhasilan Orde Baru dan meminimalkan, atau bahkan menghilangkan, liputan mengenai kritik atau oposisi politik yang ada.
Praktik pembungkaman ini semakin nyata dalam liputan politik. Isu-isu sensitif, seperti pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, atau ketidakadilan, hampir tidak pernah mendapat ruang siaran yang jujur. Sejarah Kelam penyiaran menunjukkan bahwa program talk show politik yang berani mengkritik kebijakan bisa langsung dicabut izin tayangnya atau disensor secara ketat.
Pengawasan ketat ini tidak hanya berupa sensor konten, tetapi juga berupa pengendalian izin. Stasiun televisi swasta yang muncul belakangan pun tetap harus berhati-hati. Sejarah Kelam media mencatat bagaimana stasiun yang terlalu vokal atau independen dalam pemberitaan politik seringkali menghadapi kesulitan birokrasi, ancaman pembekuan siaran, atau penggantian kepemimpinan.
Salah satu bentuk pembungkaman yang paling ikonik adalah praktik “teks berita seragam.” Semua stasiun televisi, termasuk yang swasta, diwajibkan menyiarkan berita utama dengan narasi dan urutan yang sama persis. Hal ini menunjukkan betapa sentralistiknya kendali informasi, meniadakan pluralitas pandangan dalam berita politik.
Dampak dari Sejarah Kelam ini adalah minimnya kesadaran politik masyarakat. Publik menerima informasi yang disaring dan terdistorsi, membuat mereka sulit membedakan fakta dengan propaganda. Ketiadaan diskusi politik yang sehat di media massa menghambat pertumbuhan demokrasi yang kritis dan berimbang.
Era Reformasi membawa perubahan besar, menuntut deregulasi media dan kebebasan pers. Pembatasan yang kaku terhadap program berita dan politik perlahan dihilangkan, memungkinkan munculnya berbagai stasiun berita yang independen dan program talk show politik yang kritis.
Mengingat Sejarah Kelam siaran TV adalah pelajaran penting. Media penyiaran harus terus menjaga independensi dari kepentingan politik dan kekuasaan. Kebebasan pers adalah pilar demokrasi, dan program berita yang jujur adalah hak fundamental setiap warga negara.